agus joko pramono - An Overview
agus joko pramono - An Overview
Blog Article
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
The newly sworn-in lawmakers at Dwelling Fee III, overseeing authorized, human rights and safety affairs, will display screen the candidates and approve 50 percent of them afterwards this yr prior to the tenure in the incumbent KPK commissioners concerns an conclude in December.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan details pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
IDI's Board is composed of 10 associates from unique supreme audit establishments. Get to know them better in our "Satisfy the Board" collection.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
"Kesamaannya banyak banget termasuk yang secara prinsip tentang daycare, tentang kerja dari mana saja work from all over the place sehingga dengan demikian tidak perlu mentor khusus," sambung mantan Sekjen PDIP itu.
IDI makes International Community Products on a number of topics pertinent towards the function of SAIs. These publications stick to a demanding protocol of top quality assurance and are freely available to all.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa check here patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the significance of prioritizing solutions in coping with the current fiscal predicament faced by the UN as afflicted because of the pandemic and the need to boost coordination between oversight organizations beneath the UN to further improve accountability and governance.
Karena tugas KPK untuk fokus pada high profile circumstances. Sedangkan Polri fokus pada lower profile scenarios yang juga merata terjadi di mana-mana.
Ordinarily, the requests are from regulation enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their particular investigation,” Pramono highlighted.
The board can comply with up on such a detection by conducting investigative audit, either based on its initiative or perhaps the requests of legislation enforcement officers, he described.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.